Komentar
|
BIMA – NTB | Pelaksana
Harian (Plh) Bupati Bima yang juga Sekretaris Daerah Drs. H. M. Taufik HAK.
M.Si Senin (22/02) mengungkapkan, tahapan pelantikan diputuskan setelah KPU
menetapkan pasangan Bupati dan Wabup Bima terpilih, DPRD sudah mengajukan
pelantikan ke Kementerian Dalam Negeri RI.
"Aspek keamanan dan penegakan
protokol kesehatan COVID-19 menjadi prioritas pelantikan yang rencananya akan
berlangsung, Jum’at, 26 Februari 2021, di Aula kantor Bupati Bima,” kata HM
Taufik.
Hal tersebut dikatakan Plh Bupati saat
memimpin rapat yang dihadiri unsur FORKOMPIMDA, Asisten I dan Asisten III
Setda, Kepala Bakesbangpol, Kadis Kesehatan, Kadis Kominfostik, Kasat Polpp, Kabag Tatapem,
Kabag Umum dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda
Kabupaten Bima
Dijelaskan HM Taufik, menindak lanjuti
surat Kementerian Dalam Negeri RI perihal Nomor 131/966/OTDA perihal pelantikan
Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota melalui media teleconference
dan/video conference. Surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi
Daerah Drs. Akmal Malik M.Si tersebut
ditujukkan kepada para Gubernur Se-Indonesia menyebutkan bahwa pelantikan
Bupati dan Wabup di kabupaten kota dilakukan oleh Gubernur pada minggu IV bulan
Februari secara virtual dengan menetapkan Protokol Kesehatan (Prokes) yang
ketat.
Ketentuan dalam surat tersebut lanjut
Plh. Bupati juga secara tegas mengatur
“jumlah kehadiran secara fisik para pihak pada tempat pelantikan paling banyak
25 orang diantaranya kepala daerah wakil kepala daerah yang dilantik, keluarga
inti kelengkapan acara dan Forkopimda kabupaten/kota dengan memperhatikan
physical distancing dan protokol kesehatan
yang ketat”. Tandasnya.
Terkait dengan upaya penanggulangan yang
ditujukan untuk memperkecil angka kematian membatasi penularan serta penyebaran
COVID, Kemendagri meminta kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalisasikan
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan memanfaatkan
teleconference dan atau video Converse. Bagi masyarakat umum dan instansi
pemerintah yang ingin mengetahui prosesi pelantikan terebut dapat menggunakan
saluran streaming media sosial Pemerintah Daerah yang dikelola
oleh Dinas Kominfostik dan Bagian
Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
Untuk mengoptimalakan penerapan Protokol
Kesehatan, Aparat TNI/POLRI, Tim Gugus Tugas COVID dan Dinas Kesehatan akan mengoptimalkan penerapan prosedur kepada
semua pihak yang secara fisik hadir di lokasi acara.
Namun informasi diperoleh belakangan ini,
pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, akan dilaksanakan di Mataram.