Kantor Disegel Warga, Dinas Sosial Kabupaten Bima ‘Otak’ Kegaduhan Data BST?

Semua Halaman

.

Kantor Disegel Warga, Dinas Sosial Kabupaten Bima ‘Otak’ Kegaduhan Data BST?

REDAKSI
Jumat, 29 Mei 2020
Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bima-NTB disegel warga terkait data BST, Jum'at (29/5/2020)


| BIMA – NTB | Inilah kenyataan yang terjadi lantaran hasil pendataan dan verifikasi warga  penerima dana Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kegaduhan dan protes warga pun tak terelakan lantaran tidak becusnya oknum pejabat dalam menetapkan suatu keputusan yang valid. Dampak itu pun seakan desa yang disalahkan akibat ulah “tangan jahil” di dinas yang mengurus kesenjangan sosial masyarakat tersebut.

Warga Desa Tolotangga Kecamatan Monta pun menyegel Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bima, Jum'at (29/5/2020) tadi. Kepala Dinas Sosial Sirajudin AP tidak ada di kantor. Keberadaannya dipertanyakan oleh warga yang datang untuk mempertanyakan kejelasan validasi data mereka. Sementara kantor tersebut dibuka namun seakan tak bertuan.

Kedatangan rakyat yang begitu kecewa terhadap Kepala Dinas Sosial tersebut tak terelakan. Ambaradulnya pendataan nama BST, dianggap merugikan KPM. Sebelumnya, nama-nama mereka terdata di Kementerian Sosial. Namun saat pencairan, nama-nama dimaksud tidak ditemukan di Kantor POS.

untuk di kofirmmenyusul aksi protes warga masyarakat karena dipicu persoalan yang diduga ditimbulkan oleh ulah oknum pejabat setempat dengan tujuan untuk kepentingan politik Pilkada 2010.

Tak sedikit kelompok masyarakat yang kurang mampu tidak terkafer sebagai penerima BST. Data tambahan yang diajukan oleh dinas sosial yang menurut hasil verifikasi mereka valid, namun dibalik itu sebuah data penerima BST yang seakan menjadi intevensi politik bagi kepentingan oknum pejabat di dinas sosial setempat.

Iqbal salah satu warga Monta yang turut serta mempertanyaan hal itu, menilai ada yang janggal sehingga kegaduhan ini muncul dari dinas social sendiri. “Jangan-jangan ada kepentingan tertentu dibalik ini semua," tandasnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima Sirajudin Ap yang dihubungi MN via Handphone, dirinya menyangkal apa yang disampaikan warga tadi di kantor.

“Kita hanya menerima kemudian mengirim ke pusat. Data yang dikirim itu merupakan validasi data hasil verifikasi oleh pemerintah desa itu sendiri,” elaknya, Jum'at malam ini.

Penulis: Adi Pradana