Politisi Nasdem Menyegel Ruangan Keuangan dan Sekwan DPRD Kabupaten Bima

Semua Halaman

.

Politisi Nasdem Menyegel Ruangan Keuangan dan Sekwan DPRD Kabupaten Bima

REDAKSI
Kamis, 07 November 2019
| Inilah kebersamaan sebahagian besar anggota DPRD Kabupaten Bima. Mereka mendukung langkah tegas yang dilakukan Edy Mukhlis dengan aksinya melakukan penyegelan dua ruangan kerja di lembaga legslatif itu |

| BIMA – NTB | Inilah yang terjadi di lingkup Sekretariat Wilayah DPRD Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Edy Mukhlis, salah satu anggota DPRD dari partai Nasdem tersebut, melakukan aksi penyegelan ruangan bagian keuangan dan ruangan Sekwan DPRD, Rabu (6/11/2019) kemarin.


Aksi penyegelan yang dilakukan oleh politisi Nasdem ini, tentu tidaklah main-main. Bahkan sebahagian besar anggota DPRD dari partai lainnya, pun mendukung. Termasuk sejumlah aktivis yang hadir, turut pula memberikan dukungan atas sikap tegas yang dilakukan Edy Mukhlis tersebut.

Penyegelan dua ruangan tersebut sebagai aksi protes Edy Mukhlis terhadap tidak adanya transparansi pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD, seperti penggunaan anggaran SPPD (surat perintah perjalanan dinas) yang hanya diperuntukan bagi empat orang unsur pimpinan di lembaga tersebut.

Edy mengatakan, bahwa anggaran SPPD tersebut hanya diperuntukan bagi empat orang unsur pimpinan saja, padahal di lembaga legislatif ini ada beberapa anggota dewan lainnya yang memiliki hak sama untuk melaksanakan perjalanan dinas guna kepentingan lembaga itu sendiri.

“Ini merupakan bentuk protes yang saya lakukan. Karena pihak sekretariat tidak transparansi masalah administrasi, terlebih yang berkaitan dengan SPPD anggota dewan. SPPD di sekretariat dewan hanya dinikmati oleh empat pimpinan saja. Sementara kita pun sama memiliki hak dengan tugas luar daerah, tidak pernah dikasih anggaran. Bahkan beralasan uang sudah habis," tandas mantan aktivis dan jurnalist tersebut.

Disesali pula, lanjut Edy, empat orang unsur pimpinan DPRD itu tak hanya melaksanakan kegiatan perjalanan dinas dengan berangkat sendiri, namun beberapa oknum lainnya yang tidak penting turut pula dibawa menggunakan SPPD.

“Saya menilai, managemen di lembaga legislatif ini ada yang tertutup sehingga membuat saya menyegel dua ruangan itu,” tandasnya.

Edy pun membongkar bahwa pasca pelantikan kemarin, anggaran SPPD justru didominasi oleh empat unsur pimpinan. Bahkan mereka ini empat kali keluar daerah dengan tugas luar yang tidak jelas dan tidak bermanfaat.

“Mestinya ada ruang komunikasi yang elegan yang harus dibangun. Termasuk segala bentuk administrasi tidak perlu ditutupi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bagi anggota dewan lainnya,” kata Edy.

Sementara itu, Sekertaris DPRD Kabupaten Bima Drs Ishaka belum memberikan klarifikasi dan tanggapan terkait penyegelan ruangan kerja bagian keuangan dan ruangan Sekwan DPRD.

Liputan: Ami
Editor: Adi Pradana