MEDIANUSANTARA.ID—Tim Misi Asian
Development Bank (ADB) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR), meninjau kembali perkembangan Kota Bima pasca banjir besar tahun 2016
silam. Kedatangan Tim Misi ADB dan Kementerian PUPR tersebut, sekaligus mengevaluasi
program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-Phase 2). Mereka
disambut langsung oleh Walikota Bima HM Qurais H Abidin, Rabu (1/11/2017).
Tim
ADB dipimpin oleh Siti Nurhasanah, sedangkan Kementerian PUPR diwakili oleh
Kasubdit Kawasan Permukiman Perkotaan Ir Boby Ali Azhari. Hadir pula
Koordinator tim ahli Universitas Petra Surabaya Timoticin MRP,Ph.D beserta
anggotanya dan sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Kota Bima.
Walikota
Bima M Qurais H Abidin, menyampaikan bahwa program NUSP - Phase 2 yang dilaksanakan
selama kurun waktu tahun 2014-2018, dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan
perumahan sehat, layak dan berkelanjutan melalui sistem perencanaan yang
terpadu serta meningkatkan kapasitas infrastuktur perumahan dan permukiman.
Saat
ini, Pemerintah Kota Bima sedang melaksanakan pengembangan kawasan permukiman
baru (New Site Development/NSD) dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca banjir bandang akhir tahun 2016 lalu.
“Alhamdulillah, kita sudah mendapat hibah
lahan dari Pemerintah Kabupaten Bima untuk membangun permukiman baru di
Kelurahan Jatiwangi guna relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai. Tahap
berikutnya adalah pembangunan NSD di Kelurahan Sambinae yang sedang dalam tahap
penyiapan lahan,” kata Walikota.
Pemerintah
Kota Bima juga sudah melakukan penataan permukiman, seperti pembangunan
sanitasi, perbaikan jalan dan gang lingkungan, pembangunan kolam retensi untuk
menampung banjir rob, pembangunan rusunawa sebagai tempat relokasi warga yang
bermukim di bantaran sungai, pembangunan MCK ++, serta penyediaan layanan air
bersih.
Pemerintah
Kota Bima memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan program nasional menuju
Indonesia 100:0:100 pada tahun 2019—yakni 100 persen cakupan pelayanan air
minum/bersih, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen cakupan pelayanan sanitasi
lingkungan.
Walikota
berharap, kunjungan evaluasi ini dapat mengidentifikasi isu strategis dan
tantangan dalam pelaksanaan program NUSP-Phase 2 di Kota Bima, sehingga
menyempurnakan upaya yang sudah dirintis dalam menata kota yang bersih dan
sehat.
Sementara
itu, Tim ADB Siti Nurhasanah, menyampaikan bahwa kedatangan tim ADB untuk
melihat langsung komponen upgrading kawasan permukiman baru (New site
Development) untuk relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai. “Selama 2
(dua) hari di Kota Bima, kami akan melihat langsung kawasan NSD. Kami ingin
melihat masyarakat nantinya tidak mengalami kesulitan ketika direlokasi ke
tempat baru. Seperti akses pendidikan, kesehatan dan air bersih misalnya jauh
dari sekolah, rumah sakit, pasar dan sulit mendapatkan air bersih,” ujarnya.
Program
NUSP-Phase 2 ini, lanjut dia, akan fokus membangun rumah layak huni dan sarana
fisik bagi warga pada 2018. Sehingga pada 2019 relokasi warga ke kawasan
pemukiman baru dapat terlaksana. “Dukungan semua pihak demi kesuksesan program
ini,” harap Siti Nurhasanah.
Kasubdit
Kawasan Permukiman Perkotaan Kementerian PUPR Ir Boby Ali Azhari juga berharap
kerjasama semua pihak, yaitu ADB, NUSP, Pemerintah Daerah serta keterlibatan
masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh di Kota Bima, sehingga ada perubahan
wajah kota menjadi sebuah kota yang layak huni bagi seluruh masyarakatnya.
Kegiatan
ini dihadiri 40 peserta terdiri atas konsultan koordinator kota dan Badan
Keswadayaan Masyarakat (BKM) kelurahan serta para lurah yang mendapatkan
program NUSP phase-2 Kota Bima.(Advt/wb)