Tim Misi ADB dan Kementerian PUPR Evaluasi Program NUSP-Phase 2 di Kota Bima

Semua Halaman

.

Tim Misi ADB dan Kementerian PUPR Evaluasi Program NUSP-Phase 2 di Kota Bima

REDAKSI
Senin, 06 November 2017

MEDIANUSANTARA.ID—Tim Misi Asian Development Bank (ADB) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), meninjau kembali perkembangan Kota Bima pasca banjir besar tahun 2016 silam. Kedatangan Tim Misi ADB dan Kementerian PUPR tersebut, sekaligus mengevaluasi program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-Phase 2). Mereka disambut langsung oleh Walikota Bima HM Qurais H Abidin, Rabu (1/11/2017).
            
Tim ADB dipimpin oleh Siti Nurhasanah, sedangkan Kementerian PUPR diwakili oleh Kasubdit Kawasan Permukiman Perkotaan Ir Boby Ali Azhari. Hadir pula Koordinator tim ahli Universitas Petra Surabaya Timoticin MRP,Ph.D beserta anggotanya dan sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Kota Bima.
            
Walikota Bima M Qurais H Abidin, menyampaikan bahwa program NUSP - Phase 2 yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2014-2018, dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan perumahan sehat, layak dan berkelanjutan melalui sistem perencanaan yang terpadu serta meningkatkan kapasitas infrastuktur perumahan dan permukiman.
            
Saat ini, Pemerintah Kota Bima sedang melaksanakan pengembangan kawasan permukiman baru (New Site Development/NSD) dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir bandang akhir tahun 2016 lalu.

Alhamdulillah, kita sudah mendapat hibah lahan dari Pemerintah Kabupaten Bima untuk membangun permukiman baru di Kelurahan Jatiwangi guna relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai. Tahap berikutnya adalah pembangunan NSD di Kelurahan Sambinae yang sedang dalam tahap penyiapan lahan,” kata Walikota.
            
Pemerintah Kota Bima juga sudah melakukan penataan permukiman, seperti pembangunan sanitasi, perbaikan jalan dan gang lingkungan, pembangunan kolam retensi untuk menampung banjir rob, pembangunan rusunawa sebagai tempat relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai, pembangunan MCK ++, serta penyediaan layanan air bersih.
            
Pemerintah Kota Bima memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan program nasional menuju Indonesia 100:0:100 pada tahun 2019—yakni 100 persen cakupan pelayanan air minum/bersih, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen cakupan pelayanan sanitasi lingkungan.
            
Walikota berharap, kunjungan evaluasi ini dapat mengidentifikasi isu strategis dan tantangan dalam pelaksanaan program NUSP-Phase 2 di Kota Bima, sehingga menyempurnakan upaya yang sudah dirintis dalam menata kota yang bersih dan sehat.
            
Sementara itu, Tim ADB Siti Nurhasanah, menyampaikan bahwa kedatangan tim ADB untuk melihat langsung komponen upgrading kawasan permukiman baru (New site Development) untuk relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai. “Selama 2 (dua) hari di Kota Bima, kami akan melihat langsung kawasan NSD. Kami ingin melihat masyarakat nantinya tidak mengalami kesulitan ketika direlokasi ke tempat baru. Seperti akses pendidikan, kesehatan dan air bersih misalnya jauh dari sekolah, rumah sakit, pasar dan sulit mendapatkan air bersih,” ujarnya.
            
Program NUSP-Phase 2 ini, lanjut dia, akan fokus membangun rumah layak huni dan sarana fisik bagi warga pada 2018. Sehingga pada 2019 relokasi warga ke kawasan pemukiman baru dapat terlaksana. “Dukungan semua pihak demi kesuksesan program ini,” harap Siti Nurhasanah.
            
Kasubdit Kawasan Permukiman Perkotaan Kementerian PUPR Ir Boby Ali Azhari juga berharap kerjasama semua pihak, yaitu ADB, NUSP, Pemerintah Daerah serta keterlibatan masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh di Kota Bima, sehingga ada perubahan wajah kota menjadi sebuah kota yang layak huni bagi seluruh masyarakatnya.

            
Kegiatan ini dihadiri 40 peserta terdiri atas konsultan koordinator kota dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kelurahan serta para lurah yang mendapatkan program NUSP phase-2 Kota Bima.(Advt/wb)