Komentar |
| | Walikota Bima H Muhammad Lutfi SE | Doc.Humaspro | |
|
KOTA BIMA | Walikota
Bima H Muhammad Lutfi SE menghadiri dan membuka secara resmi Lokakarya
Ketangguhan Kota Terhadap Bencana Banjir yang diadakan oleh Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan World Bank bersama
Pemerintah Kota Bima, Senin (20/01/2020).
Acara yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Mutmainnah tersebut, turut dihadiri
Perwakilan Bappenas RI Aditya Taufani, Kementerian Dalam Negeri RI Danang Insita
Putra dan Adinda Laili Mardiansyah, World Bank, Pimpinan Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kota Bima, BMKG Bima, Ketua Federasi Tim Siaga Bencana
(FTSB) Bima Serta tamu undangan lainnya.
Jian Vun dari World Bank memaparkan
bahwa visi dari program nasional ketangguhan banjir perkotaan yaitu kota-kota
di Indonesia akan kuat dan tangguh terhadap bencana banjir melalui peningkatan
inovasi mitigasi risiko banjir, opsi pendanaan dalam investasi, dan struktur
pemerintahan. Program tersebut akan menyusun Indikator KIR Utama (Key
Performance Indicators) untuk mengukur dampak investasi yang dilakukan dalam
membangun ketangguhan banjir perkotaan.
Lanjutnya, jenis hubungan yang akan
digunakan dalam melaksanakan Program nasional ketangguhan banjir perkotaan
tersebut yaitu Bilateral, Multilateral (Bank Dunia, ADB, JICA dan KOICA),
Pemerintah dan NGO/Swasta dan akan dicapai melalui 4 (empat) komponen yakni
analisis risiko banjir dan rencana investasi, dukungan untuk investasi
ketangguhan banjir, pengembangan kapasitas dan manajemen pengetahuan serta
dukungan manajemen program.
Walikota Bima dalam sambutannya
menjelaskan 10 tahun terakhir peristiwa banjir selalu terjadi di Kota Bima. Artinya
ada perubahan lingkungan baik perubahan fungsi lahan pertanian maupun perbukitan.
Banjir di Kota Bima datang melalui dua arah, yaitu melalui pegunungan di Kota
Bima dan dari Kabupaten Bima.
“Beberapa hal yang perlu digaris bawahi
dari lokakarya ini bahwa kita betul-betul menghasilkan suatu konsep gagasan
dalam penanganan banjir dan pencegahannya. Kita menginginkan adanya penanganan
banjir yang one system one integrated artinya penanganan ini tidak secara
parsial tapi betul-betul penanganan tersebut secara kolektif, masyarakat yang
kita relokasi perlu adanya pemberdayaan, begitu juga dengan lahan yang
direlokasi/ditinggalkan,” tutup Walikota.
Sumber
Humas
Editor:
Adi Pradana