Komentar
/ DOMPU / Kasus SK 256 di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sampai saat ini masih belum juga clear. Padahal di antara 256 tersebut sudah mengikuti Diklat dan mendapat sertifikat prajabatan hingga menerima kartu pegawai dan Taspen. Namun ironisnya, mereka belum juga mendapatkan status sebagai seorang pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab Dompu.
Tanggal 19 September 2019 kemarin, puluhan dari SK 256 ini kembali mendatangi Pemerintah Dompu. Mereka mempertanyakan SK yang sebelumnya sudah dikeluarkan TMT CPNS oleh Mendagri per tanggal 5 Juli 2014 silam.
Hingga Jum'at pagi tadi, mereka terus bertahan hingga mendobrak masuk menuju ruang kerja Bupati Dompu. Namun keinginan mereka untuk bertemu langsung Bupati untuk mempertanyakan SK tersebut, pun nihil. Sementara Bupati tidak ada di kantor. Beberapa anggota Pol PP hanya berjaga jaga di depan pintu ruangan kerja kepala daerah, sambil mendengar orasi yang disampaikan perwakilan SK 255 itu.
"Bupati jangan menghindar, berikan penjelasan alasan tidak menyerahkan SK kami," orasi mereka secara bergilir.
Pantauan langsung awak media ini, para aksi SK 256 tetap bertahan sambil berorasi. Bahkan mereka akan menetap di depan pintu ruangan kerja Bupati selama belum mendapatkan jawaban langsung dari kepala daerah tersebut.
Liputan: Adi
Editor: Bop Marantika