M Natsir: Pemerintahan Dinda – Dahlan Dinilai Rancuh Membangun Kabupaten Bima

Semua Halaman

.

M Natsir: Pemerintahan Dinda – Dahlan Dinilai Rancuh Membangun Kabupaten Bima

REDAKSI
Sabtu, 07 September 2019
| M Natsir S.Sos, salah satu anggota Fraksi PAN di DPRD Kabupaten Bima |


| BIMA | Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, telah menyiapkan sejumlah materi maupun kritik dan saran untuk disampaikan dalam tanggapan masing-masing fraksi melalui Masa Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bima, yang akan dihelat dalam waktu dekat ini.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) salah satunya. Beberapa anggota dari politisi partai berlambang matahari itu, mengungkap banyak hal yang harus diperbaiki dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Bima.

Di antaranya adalah persoalan status Rumah Sakit Sondosia Bima, regulasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), retribusi pasar, parkir, syarat pencalonan kepala desa dan lampu penerangan jalan.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, M Natsir S.Sos mengatakan, beberapa hal yang menjadi hajat orang banyak ini adalah sebuah fenomena yang terjadi saat ini.

Salah satu persoalan adalah status Rumah Sakit Sondosia Bima. Hal ini, kata M Natsir, sejak dirinya sebagai Ketua Komisi IV, selalu memberikan saran dan kritik agar RSU Sondosia Bima secepat ditingkatkan status pelayanannya.

Penempatan dokter spesialis di RSU Sondosia Bima, mestinya sudah dilakukan. Mengingat di RS tersebut sangat didukung, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun kelengkapan fasilitas di dalamnya (infrastruktur).

“Apalagi yang membuat pemerintah daerah saat ini rancuh untuk merubah status RS Sonsodia menjadi tempat pelayanan prima?. Padahal dari dukungan dua aspek sarana dan prasaran serta infrastruktur yang dimiliki, sudah waktunya RS Sondosia Bima ditingkatkan statusnya,” kata M Natsir, di ruang Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bima, Kamis (5/9/2019).

Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bima ini juga menilai, jika sampai saat ini pemerintah daerah tidak secepatnya menempatkan dokter spesialis sebagai salah satu dari empat persyaratan yang ada, itu sama saja pemerintahan Dinda-Dahlan tidak ada niat baik untuk membangun daerah ini.  

Perlu diketahui, semua ini semata-mata kritik yang membangun. Meningkatkan status RS Sondosia Bima adalah salah satu hal yang luar biasa. Namun sampai saat ini, kondisi bangunan megah di RS Sondosia Bima sebagian ada yang rapuh.

“Kurang apa RSU di Sondosia itu. Dari sisi kelengkapan infrastruktur, dialah yang paling lengkap. Sisi sarana dan prasarana, dialah yang paling memenuhi. Mau parkir berapa ribu kendaraan, di sana sudah tersedia. Artinya, potensi ini jika RS tersebut menjadi pelayanan prima, tentu menjadi salah satu hal yang luar biasa,” kilas M Natsir.

M Natsir kembali menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bima agar betul-betul serius untuk menyikapi apa yang menjadi masukan dan harapan masyarakat saat ini.

“Intinya sekarang, bagaimana pemerintahan Dinda-Dahlan bisa meningkatkan pelayanan di RS Sondosia. Siapkan dokter spesialis sebagai salah satu syaratnya di sana,” tandas M Natsir.

Penulis            : Adi
Editor             : Bop Marantika