Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Sekitar Pulau yang Disengketakan

Semua Halaman

.

Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Sekitar Pulau yang Disengketakan

REDAKSI
Minggu, 25 Agustus 2019

| Foto: Angkatan Laut Korea Selatan melalui Getty Images |

| TOKYO | Pasukan Korea Selatan telah memulai dua hari latihan yang diperluas di sekitar pulau yang juga diklaim oleh Jepang. Hal itu memicu protes dari Tokyo yang baru beberapa hari setelah Seoul mengatakan akan membatalkan perjanjian berbagi intelijen dengan tetangganya di tengah memburuknya hubungan.


Tokyo dan Seoul telah lama berselisih mengenai kedaulatan kelompok pulau yang disebut Takeshima dalam bahasa Jepang dan Dokdo di Korea, yang terletak sekitar setengah jalan antara tetangga Asia Timur di Laut Jepang, yang juga dikenal sebagai Laut Timur.

Kata seorang pejabat Kementerian Pertahanan Korea Selatan, latihan militer terbaru yang dimulai pada hari Minggu termasuk angkatan laut, udara dan pasukan, serta marinir.

Kementerian Luar Negeri Jepang menyebut latihan tidak dapat diterima. Bahkan telah mengajukan protes dengan Korea Selatan yang meminta mereka untuk mengakhiri latihan.

Pulau itu "jelas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Jepang". Direktur Jenderal di Biro Urusan Asia dan Oceania Kementerian, Kenji Kanasugi, mengatakan kepada kedutaan Korea Selatan di Tokyo dalam sebuah pernyataan.


Ko Min-jung, juru bicara kepresidenan Korea Selatan Blue House, mengatakan latihan itu adalah latihan tahunan dan tidak ditujukan untuk negara tertentu.

"Ini adalah latihan untuk menjaga kedaulatan dan wilayah kami," katanya kepada wartawan di Seoul.

Seorang pejabat angkatan laut Korea Selatan mengatakan kepada kantor berita Reuters, bahwa latihan itu mencakup lebih banyak pasukan Korea Selatan secara signifikan daripada yang terlibat sebelumnya dan membentang wilayah yang lebih luas di laut antara Korea Selatan dan Jepang.

“Untuk pertama kalinya latihan itu termasuk perusak yang dilengkapi Aegis dan pasukan khusus tentara,” kata pejabat itu, yang berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas masalah tersebut.

Editor: Adi Pradana
Sumber: Aljazeera