Komentar
MEDIANUSANTARA.ID—Pemerintah
Australia melalui Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
(KOMPAK) Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia, Senin (19/11) menggelar Konsultasi Penyusunan Peta Jalan
(roadmap) Kegiatan Dokumen Program kompak di aula SMKN Negeri 3 Kota Bima.
Konsultasi
tersebut merupakan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukpencapil) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMDes) Kabupaten Bima dan
menghadirkan pejabat terkait Disdukpencapil, DPMDes, Dikes, Diskominfostik dan
Perwakilan kecamatan.
District
Coordinator KOMPAK Bima Asrullah mengatakan, pertemuan tersebut merupakan
tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 8
November 2018. Secara khusus, membahas
rencana dukungan untuk bidang kependudukan dan catatan sipil dan bidang
kesehatan khususnya bagi masyarakat
termarginal," terangnya.
Pada kedua bidang tersebut, fasilitator Program KOMPAK yang terdiri dari
M Ridha Makruf, Budi Astawa, Susana Dewi, M Wahyudi dan Syamsul H, memandu peserta menggali masalah berdasarkan
Aspek Regulasi, manajemen pengelolaan keuangan,
sistem dan prosedur serta keterlibatan masyarakat.
Dikatakan
Asrullah, konsultasi tersebut membahas
tentang masyarakat miskin dan rentan (termarginal) yang mengalami kesulitan
dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga
dan akte kelahiran dan akte kematian. Langkah ini penting, karena pelayanan
oleh pemerintah masih kurang optimal dan keterbatasan akses pelayanan Adminduk.
Sementara pada
sektor kesehatan, usulan masalah yang menjadi perhatian dukungan KOMPAK tahun 2019 adalah intervensi program pada ibu
hamil dan balita yang kesulitan mendapatkan akses layanan 1.000 hari pertama
kelahiran.
“Ini karena kesadaran ibu hamil tentang gizi
seimbang masih kurang dan kualitas serta kuantitas pelayanan masih rendah,” tutup
Asrullah.(Muhsen)