Komentar
MEDIANUSANTARA.ID—Rapat Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Bima yang berlangsung, yang dipimpin
oleh Wakil Bupati Bima Drs Dahlan M
Noer, berlangsung di ruang Rapat Bupati Bima, Rabu (10/10/2018). Rakor tersebut
menghasilkan beberapa rumusan bagi OPD, yakni terkait upaya untuk lebih
mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bima.
Wakil Bupati Bima Drs Dahlan M Noer
dalam pemaparannya, mengatakan, mengacu data BPS Kabupaten Bima selama empat
tahun terakhir sejak 2014 hingga 2017, persentase angka kemiskinan di Kabupaten
Bima terus mengalami penurunan dari 16,04 persen—tahun 2014 menjadi 15,10% pada
tahun 2017.
Untuk menurunkan angka kemiskinan di
Kabupaten Bima, ada 7 target yang
memerlukan intervensi program kegiatan masing-masing OPD mencakup pengembangan
BUMDes, Jamban keluarga, Pengembangan
perumahan layak huni dan Kelompok Usaha Bersama KUBE).
“Intervensi program juga perlu dilakukan
pada kawasan rumah pangan lestari (KRPL), Pengelolaan sampah dan cakupan air
bersih. Oleh karena itu Dahlan berharap agar target penanggulangan kemiskinan
itu dapat segera dipenuhi," terangnya.
Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten
Bima yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Sufaidin S.Sos dalam laporannya
mengatakan, rakor ditujukan untuk melakukan pemantapan dan sekaligus evaluasi
pelaksanaan kegiatan penanggulangan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten
Bima.
Fokus Rakor antara lain, terkait tindak
lanjut Nota Kesepahaman (MoU) penanggulangan kemiskinan antara TKPKD Provinsi
NTB dengan TKPKD Kabupaten Bima.
Mengacu hasil rapat koordinasi nasional
tahun 2017 dengan Kementerian social, diharapkan Rakor dapat lebih mengoptimalkan
fungsi dan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Antara
lain terkait basis data terpadu kemiskinanyang saat ini dalam status verifikasi
dan validasi data.(bop)