Kabupaten Bima Terdepan Dalam Perencanaan Pembangunan

Semua Halaman

.

Kabupaten Bima Terdepan Dalam Perencanaan Pembangunan

REDAKSI
Rabu, 14 Maret 2018



MEDIANUSANTARA.ID—Pemerintah  Kabupaten Bima merupakan daerah sebagai kabupaten terdepan di Propinsi NTB yang telah menyusun Peraturan Daerah  tentang Perencanaan Pembangunan, yakni Perda Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.    “Tahun 2018 ini merupakan tahun pertama Kabupaten Bima melaksanakan perencanaan pembangunan berbasis  e-planning,” kata Wakil Bupati Bima Drs Dahlan M Noer, dalam Forum Perangkat Daerah Kabupaten Bima, di Gedung PKK Kabupaten Bima, Senin (12/3) lalu. 
            
H Dahlan juga mengapresiasi tema yang diusung dalam Forum Perangkat Daerah tahun 2018. Yaitu Merajut Kebersamaan dalam Meningkatkan Stabilitas dan Kemandirian Daerah, yang sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Bima terwujudnya Kabupaten Bima yang RAMAH.
            
“Insya Allah, Kabupaten Bima secara bertahap telah dapat mengantarkan masyarakatnya pada posisi kesejahteraan yang semakin membaik. Kondisi ini dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang terus meningkat dari tahun ke tahun,” katanya.

Data dari Bappeda Litbang, bahwa tingkat IPM terus meningkat dari angka 63,48 di tahun 2015 menjadi 64,15 di tahun 2016. Keberhasilan lain juga ditunjukkan dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp187 miliar lebih di tahun 2017—bila dibandingkan tahun 2016 hanya Rp110 miliar lebih. Kemudian angka kemiskinan mengalami penurunan dari 16,04 persen tahun 2014 menjadi 15,37 persen tahun 2016.
            
“Semua keberhasilan yang telah kita capai ini, menggambarkan bahwa pembangunan daerah kita telah berada pada jalur dan rel yang benar, dan hasil pembangunan itu sendiri adalah berkat Rahmat Allah SWT dan kerja keras serta kerjasama dari seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Bima pada semua tingkatan. Mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten yang didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakatnya,” ujarnya dalam forum tersebut.
           
H Dahlan juga menyampaikan, di samping keberhasilan yang dicapai, tentunya masih terdapat hal-hal yang perlu terus ditingkatkan dan disempurnakan. Baik dari sisi kebijakan, program maupun kegiatan hingga pada implementasi pelaksanaannya di lapangan.

“Penyelenggaraan pemerintah yang bersih, harus terus ditingkatkan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.(yadin)